REPORTIKANEWS.COM-Ketua FSP TSK SPSI mendesak Bupati Sukabumi bertanggungjawab atas nasib Buruh di Kabupaten Sukabumi. Hal itu juga disampaikan oleh ratusan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Dishub yang merupakan sebagai tempat titik aksi unjuk rasa, Kamis (23/11/23).
Ketua FSP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Mochammad Popon mengatakan, pihaknya menolak kenaikan upah yang sebelumnya sebesar Rp.30.000,-. Hal itu sama saja dengan penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestine.
” Intinya hari ini sesuai agenda kita menolak upah 30 ribu, karena rakyat palestine saja yang dijajah Israel tidak segitu-gitu amat,” kata M. Popon kepada awak media.
Oleh karena itu, lanjut kata Popon, tidak naiknya upah UMK di Kabupaten Sukabumi yang menurutnya, itu sudah merupakan konsumsi rata masyarakat di Kabupaten Sukabumi dibawah UMK yang senilai Rp. 1.235.000,-, Sementara itu untuk menaikan Income (Upah) bukan tanggung jawab buruh melainkan tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah.
“Oleh karena itu buruh dihalangi untuk naik, sementara kewajiban untuk menaikan Income atau pendapatan rakyat kan bukan tanggung jawab buruh dong. Itu merupakan tanggung jawab bupati kepala daerah, Jadi point saya jangan sampai ketidak berhasilan atau kegagalan bupati sebagai kepala daerah itu dibebankan ke Buruh yang pendapatan nya memang sudah rendah,” ungkapnya.
Menurutnya, sangat tidak adil dari formula keberadaban manapun jikalau memang rakyat di Satu Kabupaten Sukabumi yang pendapatan perkapilita Rp. 1.235.000,- Itu harus ditanggung oleh bupati bukan Buruh. Kendati demikian, Bupati sebagai kepala daerah harus bertanggung jawab dengan kewajiban untuk menaikan pendapatan Buruh.
“Buruh itu rakyat kecil, jangan dibebankan untuk menanggung ketidak berhasilan bupati. Jadi kalau bupati gak bisa kerja itu jangan dibebankan ke Rakyat dong dan buruh untuk menanggung bebannya, point kita adalah itu. Kita tetap mengajukan usulan sesuai dengan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Saya fikir walaupun didunia ini sudah gak ada ruang untuk rakyat karena Mahkamah Konstitusi juga sudah dikuasai. Ya menurut saya kita akan berjuang dengan cara yang lain,” tegasnya.
Terkait kegiatan hari ini, kita akan mendampingi para pengusaha dan Buruh bersama Pemerintah akan tetap memperhatikan rakyat kecil.
Bupati juga mudah mudahan dibukakan pintu hatinya untuk bekerja lebihbaik sehingga pendapatan rakyat sukabumi tidak menjadi masyarakat kegelapan pramodern yang income perkapitanya kecil dan itu juga menjadi tanggung jawab Bupati,” pungkasnya.
Reporter : Juliansyah
