PALABUHANRATU, REPORTIKANEWS.COM_DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Beppelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah), gelar sosialisasi penginputan usulan Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Giat sosialisasi berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/01/2025) kemarin.
Sosialisasi penginputan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukabumi, dibuka langsung oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi Ketua Bappelitbangda Aep Majmudin yang dihadiri para anggota DPRD, para staf operator penginput Pokir SIPD.
Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, mengatakan, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian proses yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran sentral dalam menjaring, merumuskan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah,” ujar Budi Azhar.
Lanjut Budi Azhar, berkumpulnya para anggota DPRD, para staf operator penginput ini untuk memastikan seluruh Pokir dapat diinput dengan baik ke dalam SIPD, yang merupakan sistem terpadu dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Kegiatan bukan sebatas sosialisasi teknis saja, ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita sebagi legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” kata legiskatif besutan partai berlambang pohon beringin.
Budi menegaskan, sebagai bagian dari sistem perencanaan daerah, Pokir DPRD ini dalah instrumen penting yang memuat hasil reses, aspirasi masyarakat, serta berbagai kajian yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka menyusun program pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
“Melalui proses ini, kita pastikan bahwa setiap kebutuhan masyarakat yang telah diserap oleh para anggota DPRD dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap kepentingan masyarakat dapat terlihat jelas dalam kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.
Budi kembali menerangkan, bahwa SIPD merupakan platform digital yang dirancang oleh kementerian dalam negeri, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Sistem ini, memungkinkan kita untuk menjamin transparansi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah,” paparnya.
Selain itu, jelas Budi untuk menghindari tumpang tindih program, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih efektif dan tepat guna, serta mempercepat proses perencanaan pembangunan. Sehingga usulan dapat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi,” tandas Budi.**
Editor : Rudi Samsidi.
