REPORTIKANEWS.COM – Puluhan Ketua RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua Rukun Warga Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (19/8/2025).
Kedatangan para ketua RW bertujuan untuk melayangkan surat permohonan audiensi terkait rencana perubahan Program P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga).
Adapun Perwakilan dari pada para ketua RW dari lima kecamatan yaitu Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros mengawal langsung surat audiensi tersebut. Dengan hadirnya para ketua RW menjadi bentuk penegasan penolakan atas adanya wacana perubahan program P2RW.
Mauly Fahlevi koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi menegaskan, ada sembilan poin penting yan akan kami bahas dalam audiensi tersebut.
“Pertama, kami meminta agar program P2RW tetap dijadikan sebagai program prioritas dalam pembangunan kemasyarakatan di tingkat RW,” ujar Levi kepada wartawan.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pengalihan program P2RW menjadi Program Padat Karya justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat.
“Kami meminta Wali Kota untuk tidak mempolitisasi program-program yang sudah terbukti bermanfaat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” lanjutnya.
Menurut Levi, bukannya dihapus atau diganti, program P2RW seharusnya justru ditingkatkan dari segi anggaran agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.
“Kami juga meminta DPRD untuk tidak serta-merta mendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dalam poin lainnya, Forum Ketua RW juga mendesak DPRD agar mengawal janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi agar direalisasikan sesuai aspirasi warga.
“Para Ketua RW sangat mendukung program atau kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya,” tegas Levi.
Ia berharap, audiensi yang dijadwalkan pada 22 Agustus 2025 dapat difasilitasi oleh DPRD. Baginya, menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat.
“Langkah kami ini murni demi kepentingan masyarakat di tingkat RW, bukan untuk kepentingan individu,” tandasnya.
Reporter : Aris Gunawan.
Editor : Rudi Samsidi.
