REPORTIKANEWS.COM – Proyek perbaikan ruas Jalan Nyalindung–Sagaranten, tepatnya di Kampung Cisayar, RT 04/RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sempat dihentikan oleh warga setempat. Aksi tersebut dipicu pembongkaran salah satu rumah warga yang dilakukan kontraktor tanpa pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu.
Informasi yang dihimpun, bangunan rumah yang dibongkar dengan alat berat itu merupakan milik Rimansyah (40), warga terdampak bencana retakan tanah yang melanda kawasan tersebut pada Desember 2024 lalu. Rumah tersebut sebelumnya dihuni satu keluarga dengan empat jiwa, namun telah ditinggalkan karena rusak berat dan penghuninya mengungsi ke rumah kerabat terdekatnya dan warga keberatan karena pembongkaran dilakukan tanpa komunikasi dengan lingkungan sekitar maupun pemilik rumah.
Proyek tersebut berada di bawah pengawasan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat itu, akhirnya dihentikan warga selama sekitar dua jam.
Ketua RW 08 Kampung Cisayar, Deni Supriyatna mengatakan, bahwa dirinya mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari warga melalui pesan singkat dan telepon.
“Saya sedang berada di lokasi Huntap (hunian tetap) untuk warga terdampak di kampung lain, lalu banyak warga yang menghubungi. Mereka bilang ada rumah warga yang dibongkar tanpa izin menggunakan alat berat. Saya langsung ke lokasi dan ternyata benar, rumah milik Pak Rimansyah sudah hampir rata dengan tanah,” jelas Deni kepada media, Jumat (08/08/2025).
Menurut Deni, warga mempertanyakan sikap pihak kontraktor yang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Apalagi, rumah tersebut masih memiliki material yang hendak dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya.
“Pemilik rumah sebenarnya ingin mengambil bata hebel dan bahan bangunan lainnya untuk digunakan kembali. Tapi karena tidak diberi tahu, rumah sudah terlanjur diratakan dengan alat berat,” katanya.
Deni sempat meminta kepada operator alat berat agar menghentikan kegiatan dan menghubungi mandor proyek. Saat itu, menurut Deni, sempat terjadi adu argumen singkat karena operator sempat bersikeras telah mendapat izin, meskipun tidak dapat menunjukkan bukti.
“Saya perkenalkan diri sebagai ketua RW dan meminta kegiatan dihentikan sampai ada komunikasi resmi. Akhirnya proyek distop selama dua jam dan pihak kontraktor datang untuk berdialog dengan warga,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan di lokasi, pihak kontraktor mengakui belum melakukan koordinasi atau pemberitahuan kepada warga, termasuk kepada RT/RW setempat. Mereka beralasan bahwa rumah tersebut harus diratakan karena berada di lokasi yang akan dipasang paku alam atau paku bumi yang berfungsi untuk penahan badan jalan.
“Kalau memang harus dibongkar, warga sebenarnya bisa paham. Tapi komunikasikan dulu, apalagi rumah itu milik warga yang terdampak bencana. Jangan sampai pembongkaran justru menambah beban mereka,” tegas Deni.
Dalam musyawarah tersebut, pihak keluarga pemilik rumah telah berkoordinasi dengan pihak kontraktor dan warga terdampak yang rumahnya dirobohkan mendapatkan uang Rp650 ribu sampai sebesar Rp1 juta dan uang tersebut diterima langsung oleh pemilik rumah.
Proyek perbaikan jalan tersebut merupakan bagian dari penanganan kerusakan akibat bencana alam serta peningkatan akses jalan antarwilayah di Kabupaten Sukabumi.
“Namun, warga meminta agar pelaksana proyek tetap memperhatikan komunikasi dan etika sosial agar tidak menimbulkan polemik serupa,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari, Muhammad Ilham Maulana Kodratullah, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, pihak desa baru menerima laporan usai kejadian terjadi.
“Kejadiannya hari Jumat kemarin, sebelum salat Jumat. Rumah warga dibongkar oleh alat berat tanpa adanya sosialisasi lebih dulu. Informasi kami terima setelah peristiwa terjadi. Warga keberatan karena bangunan itu masih bernilai, terutama material seperti bata hebel dan besi yang rencananya akan dimanfaatkan kembali,” kata Ilham.
Berdasarkan keterangan dari laporan warganya, bahwa rumah dibongkar karena berada di titik lokasi pemasangan paku bumi, sebagai bagian dari penanganan struktur tanah yang rawan longsor di sisi jalan.
Menurut Ilham, meskipun secara teknis bangunan tersebut dianggap membahayakan jalannya proyek, seharusnya pihak kontraktor tetap berkoordinasi dengan warga maupun pemerintah desa terlebih dahulu.
“Warga bisa memahami bila rumah harus diratakan demi keselamatan atau kelancaran proyek. Tapi tetap harus dikomunikasikan. Karena itu menyangkut hak warga sebagai pemilik,” tegasnya.
Aksi protes warga menyebabkan penghentian sementara pekerjaan selama kurang lebih dua jam. Setelah salat Jumat, pihak kontraktor akhirnya berdialog dengan warga dan perangkat desa untuk meredakan ketegangan.
Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa rumah yang dibongkar memang berada di titik pemasangan paku bumi. Namun warga tetap menyayangkan karena tidak diberi kesempatan lebih awal untuk menyelamatkan sisa material bangunan.
“Bagian dinding dan struktur rumah masih bisa diambil dan digunakan. Tapi karena langsung diratakan dengan alat berat, semuanya tidak bisa dimanfaatkan lagi,” paparnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada kontraktor dan dinas terkait agar ke depan semua proses teknis di lapangan disertai dengan komunikasi yang baik kepada warga terdampak.
“Kami tegaskan, pembangunan jalan tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan warga. Ini bukan kejadian pertama. Dulu saat awal pembetonan juga terjadi miskomunikasi. Ke depan harus ada perencanaan partisipatif dan terbuka, agar tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Ilham.
Proyek perbaikan jalan provinsi tersebut sudah berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu terakhir.
“Iya, ini merupakan bagian dari penanganan infrastruktur pascabencana retakan tanah yang sempat nyaris memutus akses jalan utama wilayah selatan Sukabumi,” tukasnya.
Sementara itu, ketika media hendak melakukan konfirmasi perihal persoalan tersebut, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, belum memberikan keterangan secara resmi hingga berita ini diterbitkan?.**
Reporter : M Bintang.
Editor : Rudi Samsidi.
