REPORTIKANEWS.COM – Rohmat Hidayat Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengingatkan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025.
Yang mana menurut Rohmat, Provinsi Jabar ini sangat terkenal kultur budaya buruk dalam persoalan perealisasian anggaran, terutama di bidang insfratuktur yang mana lebih banyak dugaan bancakan anggaran yang terjadi di semua bidang.
“Yang berkaitan dengan insfratuktur itu rentan dugaan bancakan, sehingga jelas Gubernur Jabar harus ekstra bekerja dalam aspek pengawasan,”cetus Rohmat, kepada media, Sabtu (23/8/2025).
Rohmat juga menambahkan, bukan hanya pada aspek pengawasan penggunaan anggaran saja, pihaknya mengingatkan Gubernur Jabar yang mana dalam aspek kemanusiaan pun KDM jangan terlalu obside harus ada batasi.
“Sudut masyarakat di seluruh Jabar mengecilkan juga fungsi pemerintah daerah di bawahnya, Semisalnya dengan apa yang terjadi belakangan ini KDM unjuk taring terhadap kepedulianya dalam hal kemanusiaan untuk masyarakat. Namun langkah itu dinilai sama juga membumi hanguskan peran pemerintah daerah di bawahnya bahkan citra bupati atau walikota tergerus disana,” cetusnya.
Padahal seorang Gubernur tidak perlu juga langsung turun, berbagi peran saja cukup dengan bupati dan walikota di bawahnya. Agar semua citra pemerintah daerah yang ada di bawah Gubernur terbangun juga.
“Bukan malah sebaliknya dengan langkah itu sama saja KDM sudah menghabisi citra kinerja yang dilakukan oleh Bupati atau pun Waikota yang mana masyarakat hari ini semua teriak ke KDM” tegas Rohmat.
Maka dengan adanya hal itu, point penting yang disampaikan pihak LPI adalah semua fungsi harus bisa berjalan dengan baik dan seiringan kebaikan yang dilakukan oleh KDM.
“Jelas Lpi sangat mengapresiasi dan menghormati penuh bahkan LPI berharap KDM menjadi salah satu cikal bakal Calon Presiden kedepan,” katanya.
“Namun dalam konteks kebersamaan dan seiringan di tengah tengah derasnya isu sosial di setiap kota atau kabupaten di Jabar, KDM juga harus memberikan kesempatan terhadap Bupati dan Walikota agar citra dan kinerj mereka bisa terlihat ada dan nyata dimata masyarakat,”pungkasnya.*
Reporter : M. Bintang.
Editor : Rudi Samsidi.
