SUKABUMI, REPORTIKANEWS.COM – Laskar Pasundan Indonesia (LPI) melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan mencuatnya rumah masyarakat yang jauh dari kata layak huni yang dialami janda tua di Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas jadi cambuk memilukan. Bahkan hampir 80 persen kontruksi rumah tersebut telah roboh namun hal itu tidak terendus oleh pihak Pemerintah Desa dan Kabupaten.
Dalam hal ini, Pemerintah terkesan menunggu “Bola Liar” datang, tidak ada upaya jemput bola yang mana setelah rame dan Viral barulah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kalangkabut bergerak dan mencari simpati publik seakan akan mereka gerak cepat.
Kritik keras tersebut di lontarkan Rohmat Hidayat, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kepada awak media, pihaknya menyikapi kondisi rumah roboh dan jauh dari kata layak huni milik Nengsih seorang janda tua di wilayah Kampung Nangela, Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas.
“Prihatin melihatnya, keadaan rumah tersebut sudah sama sekali tidak layak untuk di tempati, apalagi dengan keadaan sudah hampir 80% roboh tidak beratap, sehingga sangat membahayakan jiwa Nengsih yang tinggal sebarang kara sebagai penghuni. Kemana selama ini pemerintah desa maupun kabupaten?,” cetus Rohmat, Senin (8/9/2025).
Maka dalam hal itu, LPI dengan tegas menyentil Dinas Sosial, Dinas Perkim Bahkan TAPD yang mana tidak ada Kepedulian dan Sistem Pemantauan yang dilakukan oleh Pemda terhadap masyarakatnya di bawah tidak bealent/singkron.
“Malah yang ada mereka sedang sibuk membangun gedung gedung perkantoran yang jauh dari kata urgensi apalagi sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegas Rohmat.
Rohmat menambahkan, apa yang terjadi semua karena kegagalan sistem dan gagalnya Pemkab Sukabumi dalam menangani “Aspek Kemiskinan” masyarakatnya. Bahkan pemerintah dianggap Gagal dalam memberikan hak layak untuk rakyatnya.
“Makanya semua perlu viral dan ramai agar di perhatikan,” selorohnya.
Maka dengan hal itu, Ketua LPI mendesak agar Bupati Sukabumi H. Asep Japar segera mengevaluasi semua kebijakan dan para pejabat dibawahnya yang tidak Pro Rakyat yang mana wajib berkaca pada kejadian seperti ini.
“Jangan sampai sudah ramai viral baru semua bergerak, mulai dari Desa, Kecamatan, Dinsos salaing cleam terkesan sudah ditangani, hal ini jelas menjadi cerminan buruk bagi pemerintah,”pungkasnya.*
Editor : Rudi Samsidi.
