REPORTIKANEWS.COM – Kabupaten sukabumi kembali menjadi sasaran sorotan tajam Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengenai realisasi anggaran APBD yang di terapkan untuk bidang insfratuktur. Hal itu di sampaikan oleh T.B Saepulbahri, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Lpi kepada awak media.
“Saya (LPI) mengingatkan secara tegas kepada Bupati Sukabumi H. Asep Japar akan perealisasian setiap anggaran yang di kucurkan untuk pembangunan insfratuktur di wilayah Kabupaten Sukabumi, yang mana besar dugaan banyak sekali permasalahan permasalahan yang sangat krusial,” tegas pria yang akrab di sapa kang TB, Sabtu (27/9/2025).
TB menjelaskan apa yang menjadi sorotan lembaganya adalah bagian peringatan keras yang pihaknya berikan kepada Bupati, Mulai dari dugaan keras realisasi kegiatan hanya berkisar di angka 50 sampai 60% sampai dengan adanya dugaan keras pengondisian diduga dilakukan oknum ULP, di dinas bahkan banyak proyek pembangunan ada binnya (pemilik) diduga untuk APH.
“Yang mana hal sorotan kami itu ditemukan berdasarkan banyak fakta dugaan monopoli proyek di Kabupaten Sukabumi. Bagi kami dugaan ini seolah olah hanya dijadikan ajang bancakan semata. Sehingga jelas dari aspek kualitas sangatlah jauh dari kata sesuai atau pun layak yang terlihat hanyalah dari segi kuantitas,” cetus TB.
Hal ini, lanjut TB perlu menjadi sorotan semua pihak apalagi dengan diamnya APH ada apa ? karena jelas sebetulnya masyarakat hari ini sangat perlu kualitas pembangunan dan pemerataan pembangunan.
“Bukan kerjaan yang baru 5 bulan sudah rusak lagi tahun depan dikerjakan lagi itu hanya jadi ajang proyek tahunan” kata TB.
Maka dengan hal itu, LPI mendesak Bupati Sukabumi Bapak H. Asep Japar untuk segera berbenah mengevaluasi yang mana jelas, Kabupaten Sukabumi dengan dinamika banyaknya dugaan dugaab proyek asal jadi, sudah berlangsung sangat lama sehingga jelas harus ada perubahan .
“Hari ini mulai rame jadi perbincangan dugaan kuat KKN melekat dalam beberapa kegiatan atau pun penggunaan anggaram yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jika Bupati tidak bisa merubah stigma lama maka akan sama saja hasilnya dengan bupati sebelumnya,” bebernya.
Bahkan TB menilai, stigma buruk bisa saja jadi bola liar lebih parah, apalagi dengan banyaknya spekulasi liar yang jadi perbincangan publik terutama di tubuh dinas dinas pengelola anggaran besar.
“Segera evaluasi Pak Bupati, dengam mencuatnya banyaknya dugaan keras realisasi APBD Kabupaten Sukabumi, masyarakat bawah menilai hanya menjadi ajang bancakan semata dan kepentingan para kolegia,” pungkasnya.
Reporter : M Bintang.
Editor : Rudi Samsidi.
