REPORTIKANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi. Rakor berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (29/9/2025).
Rakor di pandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryaman dan dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, unsur Forkopimda, Forkopimcam, para kepala sekolah dan perwakilan yayasan atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H Andreas menegaskan pentingnya pelaksanaan program ini secara serius dan sesuai prosedur. Ia menyampaikan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional Presiden, sehingga seluruh pihak wajib menjaga integritas pelaksanaannya.
“Kita harus bersyukur dengan program ini. Karena itu, harus dimanfaatkan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang bermain-main. Jika ada kepala sekolah yang menyimpang, akan ditindak tegas,” ujarnya.
Wabup menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengawal pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi insiden seperti kasus keracunan yang sempat mencuat di beberapa daerah.
“Kedepan berharap tidak ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur,” tegasnya.
Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra menegaskan, bahwa program MBG adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah daerah atau aparat keamanan.
“Kami dari TNI melakukan monitoring, tapi tanggung jawab utama ada pada pengelola. Ini menyangkut nyawa anak-anak, jangan sampai ada kelalaian,” tegasnya.
Senada, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.
“Jangan coba-coba bermain di program ini. Bila ditemukan pelanggaran atau dapur tidak sesuai standar akan kami tindak tegas, bahkan bisa berujung pidana. Pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan anak-anak,” tandasnya.*
Sumber : Diskominfo.
Editor : Rudi Samsidi.
