SUKABUMI – Memasuki pengujung Februari 2026, kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan tajam. Dua titik vital di ruas jalan kabupaten, tepatnya di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, dilaporkan mengalami longsor parah yang mengancam keselamatan ribuan pengguna jalan setiap harinya, Investigasi lapangan perbaikan di 2 titik longsor hari Senin, tanggal (23/02/2026), masih belom ada perbaikan.
Padahal 2 titik longsor tersebut sudah dikabarkan ke desa, maupun share beritanya via WA Bupati, Wabup dan Sekda serta Dinas PU Kabupaten Sukabumi di bulan desember 2025, tepatnya di Jumat (05/12/2025).
Ironis hingga saat ini belum ada tanda-tanda penanganan serius secara permanen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kondisi yang dibiarkan berlarut-larut ini memicu reaksi keras dari Ketua DPC PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Sukabumi Raya, Rijal Pane.
Berdasarkan hasil penelusuran investigasi, kerusakan infrastruktur akibat pergerakan tanah ini terjadi di dua titik yang sangat strategis namun kini berubah menjadi zona merah bagi pengendara :
• Titik Pertama (Kawasan Gonggo): Akses utama yang menghubungkan pemukiman menuju Jembatan arah sekolah MI Tholibin. Fondasi jalan terlihat mulai tergerus, mengancam keselamatan siswa dan guru yang melintas setiap pagi.
• Titik Kedua (Area Pemakaman Umum): Terletak di ruas jalan utama Babakan Pari-Tangkil-Cicurug. Material tanah dari tebing pemakaman mulai longsor dan menutupi sebagian badan jalan, menciptakan penyempitan jalur yang berbahaya bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.
SJ (55), salah seorang warga yang ditemui di lokasi, mengungkapkan kecemasannya. Sebagai pengguna jalan aktif, ia melihat retakan tanah semakin menganga setiap kali hujan deras turun.
“Kami sebagai masyarakat merasa dihantui ketakutan. Jalur ini adalah urat nadi ekonomi kami. Warga berangkat ke Pasar Cicurug saat subuh, dan para buruh pabrik pulang hingga larut malam. Dengan kondisi jalan yang tergerus longsor dan minimnya penerangan, kami seperti bertaruh nyawa setiap kali melintas,” tegas SJ dengan nada getir.
Menanggapi mandeknya perbaikan jalan kabupaten tersebut, Ketua DPC PWRI Sukabumi Raya, Rijal Pane, memberikan sorotan tajam dan kritik pedas terhadap lambannya respons birokrasi. Menurutnya, alasan klasik mengenai “proses penganggaran” tidak boleh lagi dijadikan tameng saat keselamatan publik berada di ujung tanduk.
“Kami dari PWRI Sukabumi Raya memantau laporan kawan-kawan di lapangan dengan sangat serius. Ini bukan sekadar masalah tanah longsor biasa, ini adalah masalah hak dasar warga atas keamanan. Jika Pemkab Sukabumi melalui dinas terkait sudah mengetahui kondisi ini sejak lama namun tetap membiarkannya tanpa penanganan darurat yang konkret, maka itu bisa dikategorikan sebagai kelalaian dalam penyelenggaraan infrastruktur publik,” ungkap Rijal Pane dalam pernyataan resminya hari ini.
Rijal Pane juga menambahkan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan media adalah sistem peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah. “Jangan sampai menunggu ada pengendara yang terperosok ke jurang atau ada korban jiwa baru para pejabat sibuk melakukan peninjauan dan berfoto di lokasi.
“Bapak Bupati dan Dinas PU harus segera turun tangan. Fungsi mitigasi bencana di Kabupaten Sukabumi harus berjalan secara taktis, bukan hanya sekadar seremoni administrasi di forum Musrenbang,” cetusnya.
Seperti halnya, Akses Vital Ekonomi Jalur Babakan Pari-Tangkil-Cicurug bukanlah sekadar jalan desa biasa. Jalur ini merupakan penghubung utama yang mengintegrasikan pemukiman padat penduduk dengan pusat industri dan pusat perbelanjaan di Cicurug.
“Setiap harinya, ribuan karyawan dari berbagai pabrik besar di wilayah Sukabumi Utara menggantungkan mobilitasnya pada jalur ini. Jika longsor di area pemakaman umum terus dibiarkan tanpa adanya Tembok Penahan Tanah (TPT) yang kokoh, potensi putusnya akses jalan total tinggal menunggu waktu. Dampaknya akan sangat sistemik, mulai dari terhambatnya distribusi logistik hingga penurunan produktivitas ekonomi lokal,” tegasnya.
Lebih memprihatinkan lagi adalah titik longsor di Gonggo yang menjadi jalur utama anak-anak menuju MI Tholibin. Keselamatan generasi penerus bangsa kini dipertaruhkan.
“Bagaimana jika saat anak-anak melintas, tiba-tiba terjadi longsor susulan? Kita tidak ingin ada tragedi di lingkungan pendidikan,” tambah Haji Ali, tokoh masyarakat setempat yang juga menyayangkan kelambatan respons pemerintah kabupaten.
Ironi Musrenbang dan Kebuntuan Birokrasi di Tingkat Desa
Meski kabar mengenai usulan perbaikan sudah masuk dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak tahun-tahun sebelumnya, kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan ekspektasi warga.
Sekretaris Desa (Sekdes) Babakan Pari, Ibu Iyoh, memberikan konfirmasi bahwa pihak Pemerintah Desa (Pemdes) telah menempuh jalur administratif sesuai prosedur. Namun, karena status jalan tersebut adalah Jalan Kabupaten, kewenangan penuh—termasuk pendanaan—mutlak berada di bawah Pemkab Sukabumi.
“Kami dari pihak desa tidak memiliki wewenang anggaran untuk memperbaiki jalan kabupaten. Kami sudah bersurat, menginformasikan, dan terus berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten. Harapan kami tetap sama: segera ada eksekusi sebelum kerusakan ini memakan korban,” pungkas Ibu Iyoh.
DPC PWRI Sukabumi Raya di bawah kepemimpinan Rijal Pane berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga alat berat diturunkan ke lokasi.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi rakyat Babakan Pari. Media adalah pilar keempat demokrasi, dan kami akan pastikan pilar ini berdiri tegak untuk membela kepentingan umum,” tegas Rijal Pane menutup pembicaraan.*
Reporter : MG 1.
