SUKABUMI – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan H. Asep Jafar dan H. Andreas (Pasangan AA), dinamika politik dan sosial di Kabupaten Sukabumi kian memanas. Di satu sisi, Pemerintah Daerah (Pemda) gencar memaparkan sederet klaim keberhasilan program Sukabumi Mubaroka.
Namun di sisi lain, kritik pedas datang dari Ketua DPC PWRI Sukabumi Raya, Rizal Pane, yang menilai masih ada jurang pemisah antara angka statistik dengan kenyataan yang dirasakan rakyat, wawancara khusus media, hari Selasa, tanggal (03/03/2026), bertempat di Hawakeano Residence Jl. Pajajaran Rt. 24 Rw. 12, Blok A No. 02, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
Klaim Prestasi Bupati: “Satu Langkah Pasti Menuju Perubahan”
Pihak Bupati Sukabumi menegaskan bahwa satu tahun pertama adalah fondasi kuat bagi kemajuan daerah. Dalam berbagai kesempatan resmi, pemerintah mengklaim sejumlah keberhasilan nyata:
• Akselerasi Ekonomi: Pemkab mengklaim berhasil menekan angka kemiskinan hingga 6,41%, sebuah pencapaian yang disebut sebagai hasil dari intervensi bansos yang tepat sasaran.
• Revolusi Kesehatan & Pendidikan: Klaim suksesnya layanan kesehatan gratis di Puskesmas hanya dengan KTP, serta penyaluran Beasiswa Bupati Sukabumi yang telah menjangkau ratusan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Putra.
• Stabilitas Pangan: Kehadiran Mobil Sabilulungan (SABUMI) diklaim efektif menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi di pelosok desa.
• Kesejahteraan Rohani: Pemerintah juga menonjolkan pemberian hadiah umroh bagi warga sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi masyarakat dalam membangun daerah yang religius dan mubarokah.
Sorotan Kritis Rizal Pane: “Jangan Terbuai Kosmetik Politik”
Meski mengakui adanya beberapa capaian, Rizal Pane selaku Ketua DPC PWRI Sukabumi Raya memberikan catatan kritis yang menohok. Menurutnya, klaim prestasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah menutup mata terhadap 5 poin permasalahan krusial yang masih menghantui warga, berdasarkan data keluhan masyarakat yang masuk di Media, LSM dan Ormas di Kabupaten Sukabumi
5 Poin Permasalahan Utama di Kabupaten Sukabumi:
1. Darurat Infrastruktur: “Wisata Lubang” di 507 KM Jalan
Rizal Pane menyoroti kontradiksi antara visi “Maju” dengan fakta di lapangan. “Bupati boleh mengklaim kemajuan, tapi faktanya 507 kilometer jalan kabupaten masih rusak berat. Jika akses logistik hancur, ekonomi kerakyatan hanya akan jalan di tempat. Kita butuh solusi anggaran yang radikal, bukan sekadar tambal sulam,” tegas Rizal.
2. Ironi BPJS PBI: Pemangkasan Kuota Rakyat Miskin
Terkait klaim kesehatan gratis, Rizal memberikan peringatan keras. “Gratis pakai KTP itu hanya di Puskesmas. Fakta memilukan justru terjadi di Rumah Sakit; banyak kuota BPJS PBI rakyat miskin yang dipangkas atau dinonaktifkan sepihak. Ini sangat membahayakan nyawa warga yang butuh rujukan darurat.”
3. Badai PHK dan Minimnya Solusi Lapangan Kerja
Menanggapi angka kemiskinan yang disebut turun, Rizal mempertanyakan nasib ribuan buruh garmen di wilayah utara yang terkena PHK massal. “Angka 6,41% itu tidak berarti jika gelombang PHK di Cicurug dan Parung Kuda tidak segera dicarikan solusinya. Pemerintah harus hadir dengan program alih profesi, bukan sekadar pembagian sembako sesaat.”
4. Transparansi Dana Rutilahu dan Bansos
Rizal mendesak audit transparansi terhadap pembangunan 990 unit Rutilahu tahun 2025. Ia menilai proses verifikasi sering kali “tebang pilih”. “Penerima bantuan harus berdasarkan kondisi rumah yang benar-benar tidak layak, bukan berdasarkan kedekatan politik dengan oknum tertentu. Data ini harus dibuka ke publik!”
5. Tata Kelola Birokrasi dan Kesejahteraan Pegawai
Kritik juga diarahkan pada manajemen internal Pemkab. Kasus keterlambatan gaji ASN dan PPPK di awal tahun 2026 dinilai mencoreng citra pemerintahan. “Bagaimana pelayanan masyarakat bisa unggul jika hak para pegawainya sendiri sering tersendat masalah administrasi sistem?”
Menanti Titik Temu Antara Klaim dan Fakta
Menutup pernyataannya, Rizal Pane menegaskan bahwa kritik PWRI adalah bentuk cinta kepada Sukabumi agar visi Mubarokah (Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah) tidak menjadi slogan kosong.
“Kami menghargai prestasi yang sudah dicapai Bupati, namun sebagai kontrol sosial, kami wajib mengingatkan bahwa masih ada ‘PR’ besar yang mengancam kesejahteraan rakyat. Tahun kedua harus menjadi tahun eksekusi terhadap 5 poin masalah ini. Rakyat tidak butuh angka di atas kertas, rakyat butuh bukti di depan mata,” tutupnya.**
