BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sekolah SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tidak boleh membebani siswa dengan pungutan dalam skema pendidikan gratis.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menjelaskan penggunaan anggaran pemerintah untuk menjamin pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
Menurut KDM sapaan Gubernur Jawa Barat, pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai sumber, mulai dari dana BOS pemerintah pusat hingga anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Anggaran tersebut KDM menegaskan digunakan bukan hanya untuk kebutuhan pembelajaran, tetapi juga membiayai berbagai kebutuhan sekolah seperti listrik, air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru dan fasilitas lainnya.
“Tidak ada pungutan 1 rupiah pun kepada mereka,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
KDM meminta masyarakat melaporkan apabila masih ditemukan pungutan di sekolah negeri yang seharusnya masuk dalam skema pendidikan gratis.
Dedi mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas apabila terdapat kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan.
“Apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan, kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya,” ujarnya.
Selain menggratiskan pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri, Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Hampir 38.000 siswa mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta per anak dalam satu tahun. Anggaran untuk program tersebut mencapai lebih dari Rp70 miliar.
Pemprov Jabar juga memberikan bantuan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta melalui sejumlah skema. Bantuan SPP untuk siswa SMA diberikan Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK Rp175.000 per bulan.
Ada pula bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta bagi penerima program.
Sementara lebih dari 117.000 siswa yang terancam putus sekolah mendapatkan bantuan tambahan pembayaran SPP sebesar Rp600.000 per siswa.
Dedi menjelaskan, seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak Jawa Barat tetap mendapatkan akses pendidikan.
Ia juga mengingatkan bahwa sumber pembiayaan berbagai program pemerintah tersebut salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat Jawa Barat.
“Gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jabar,” pungkas KDM.**
