REPORTIKANEWS.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban dan beberapa Ormas di Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa. Hal itu terjadi lantaran Ruas jalan sepanjang 38 Km tidak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah.
Aksi tersebut melibatkan dari perguruan Sapu Jagat, Ormas Garis, Paguyuban Tandang Magalangan Jampang Tengah dan ratusan elemen masyarakat, serta seluruh komunitas yang ada di Jampang Tengah.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Suparman selaku ketua DPC Paguyuban Jampang Tandang Kecamatan Lengkong mengatakan, masyarakat sudah bosan mendengar janji manis. Pihaknya sudah menunggu kurang lebih hampir 10 bulan untuk terealisasi nya perbaikan jalan Jampang Tengah.
” Kami sudah bosan mendengar janji-janji manis, kami mengikuti aturan secara prosedural dan kami mengundang mereka waktu itu di Aula Kecamatan Lengkong pada 23 maret 2023 lalu.
” Hari ini sudah mencapai bulan 10, selama 7 bulan yang dijanjikan oleh mereka yang katanya ini masuk anggaran tahap 1 di bulan 6, sampai hari ini tidak ada realisasinya makanya kami turun ke jalan hari ini,” tutur Suparman kepada awak media, Senin (2/10/2023).
Adapun hari ini lanjut kata dia, jika tuntutan itu tidak direalisasikan di 2023 maka pihaknya akan menutup akses jalan ini selama 1 minggu dan kami tidak main-main.
” Kami merasa tertindas oleh mereka yang berkuasa, Jabar Juara padahal pada kenyataan nya rakyat yang sengsara, maka dari itu tuntutan kami hari ini dikarenakan lumpuhnya perekonomian yang disebabkan oleh infrastruktur jalan yang hari ini sangat buruk,” imbuhnya.
Selain itu, jalan rusak keseluruhan di Jampang Tengah mencapai 38 Km, yang di mana sesuai dengan jawaban dari pihak Pemkab dan Pemprov bahwasanya kapasitas jalan yang seharusnya 8 Ton nyatanya yang dilalui oleh kendaraan berat melebihi kapasitas yakni 30 ton keatas.
” Pemkab waktu itu kita tanyakan terkait beban yang normatif jawabannya klasik, kami menuntut apa betul kapasitas ruas jalan provinsi hanya 8 ton, dan pada kenyataannya hari ini dengan adanya pabrik-pabrik yang ada di wilayah Pajampangan mereka membawa muatan mencapai 50 sampai 60 ton setiap harinya,” jelasnya.
Ia berharap, kepada Pemerintah maupun dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten Sukabumi agar bisa melakukan penegakan hukum. Jangan sampai terjadi jalan ini ketika nanti diperbaiki, kembali rusak lagi yang disebabkan oleh Tonase yang Overload.
” Kalau memang sampai saat ini tidak diperbaiki infrastruktur di wilayah pajampangan, kami akan memboikot dan tidak akan mengikuti Pemilu di 2024 kalau tuntutan kami tidak di realisasikan,” pungkasnya.
Reporter : Karimulloh
Editor : Rudi Samsidi
