REPORTIKANEWS.COM-Puluhan masyarakat Desa Bojongkerta, Kecamatan Warungkiara kabupaten Sukabumi, geruduk kantor desa dalam aksi audensi untuk pertanyakan keterbukaan publik yang diterapkan pemerintah desa, Jum’at, (1/3/24) kemarin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan masyarakat dengan lantang pertanyakan, salah satunya tentang keterbukaan Anggaran Desa termasuk APBDes Bojongkerta dan keterbukaan hal lainnya yang menyangkut anggaran desa.
Salah satu warga Desa Bojongkerta berinisial V (40) menuturkan, pihaknya bersama masyarakat lainnya, mempertanyakan terkait keterbukaan yang menyangkut anggaran desa dan ABPDes .
“Kedatangan kami kemarin untuk pertanyakan keterbukaan segala hal termasuk APBDes di Desa Bojongkerta,” ucap V (40) kepada awak media saat diwawancara, Sabtu (2/3/24).
Selain itu, keterbukaan sejumlah anggaran desa yang jadi pertanyaan, juga mempertanyakan regulasi pemberhentian perangkat desa yang menurutnya, luarbiasa dengan begitu banyaknya yang mengundurkan diri.
“Pemberhentian perangkat desa yang begitu luar biasa, banyaknya yang mengundurkan diri terus Bumdes juga yang penyertaan modal sudah, tetapi uang tidak kunjung di realisasikan, terakhir ada isu-isu APBDes yang seharusnya notabennya itu rahasia Desa Bojongkerta, ini dikerjakan oleh pihak luar,” jelasnya.
Terkait Aggaran Bumdes menurut V, terkesan gelap dan penuh misteri. Pihaknya menanyakan penjelasan kepada Ketua Bumdes Bojongkerta, bahwa bumdes itu memang sudah dan kelengkapannya pun sudah ditempuh, baik itu rekening bahkan persyaratan yang diminta dari desa itu sudah di lengkapi.
“Nah itu yang jadi permasalahan, jadi ketika saya nanya ke Ketua Bumdes, lempar bola (disuruh menanyakan) ke Kepala Desa. Ketika nanya ke Kades malah menyalahkan ke Ketua Bumdes,” paparnya.
Mengenai perangkat desa yang sontak tiba-tiba keluar, lanjut kata V, dari Pemerintahan Desa Bojongkerta terdapat tiga orang.
“Yang sudah menyatakan mundur itu sudah tiga orang, ya mungkin kedepannya akan bertambah karena Sekdes juga sudah merasa tidak nyaman dikarenakan terlalu banyak Intervensi, kades suka mengumbar kekurangan perangkat ke pihak luar dan itu Fakta,” ungkapnya.
Sementara itu, hasil dari Audensi menyatakan bahwa belum ada kepuasan dari masyarakat terutama untuk masyarakat yang hadir yang mewakili masyarakat tidak hadir.
“Karena saya beberapa kali meredam dan menanyakan ke masyarakat sendiri dan itu endingnya itu menuntut bahwa kepala desa untuk mundur,” katanya.
Ia berharap semua pihak baik itu Muspika terutama dari pihak Kecamatan Warungkiara harus lebih ekstra untuk Desa Bojongkerta.
” Karena kami sebagai warga Bojongkerta merasa sedih, setiap tahun Bojongkerta selalu kaya gini, apa memang kurang binaan dari Kecamatan. Karena, menurut pihak kecamatan sudah luar biasa dalam untuk membimbing Desa Bojongkerta , nah berarti dari Pemdes Bojongkerta yang Bebal (tidak bisa diatur),” tukasnya.
Reporter : karimullah/juli.
Editor. : Rudi Samsidi.
