SUKABUMI, reportikanews.com-Cuitan seorang figur anggota legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi Ade Dasep, adanya dugaan kebocoran selisih anggaran APBD tahun 2023 sebesar 31 miliar, terus bergulir dan menjadi sorotan.
Ade Dasep Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi besutan pantai Gerindra menilai, terendusnya dugaan selisih anggaran APBD miliaran tersebut, harus bisa dipertanggung jawabkan dan dibukakan kepublik oleh Jajaran Pemerintah Daerah, Sekda, SKPD, Inspektorat tentunya DPRD sebagai fungsi budgeting dan kontroling anggaran.
Hal tersebut, agar tidak menjadi bola liar yang tak berujung, Meski anggaran tersebut bentuk kolaborasi, konsolidasi dan komitmen kuat jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DPRD dan instansi terkait, ingin memajukan pembangunan daerah dalam mengelola APBD sebaik mungkin.
Akan tetapi, Ade Dasep merasa miris ketika mengendus dugaan selisih uang rakyat sebesar 31 miliar. Dalam hal ini, seyogianya seorang Kepala Daerah (Bupati) cekatan dan angkat bicara dalam menyikapi masalah krusial tersebut. Agar publik dan masyarakat tidak bertanya tanya.
“Ya, harusnya seorang kepada daerah angkat bicara dalam hal dugaan selisih APBD yang nilainya fantastis. Inikan uang rakyat, hak rakyat juga untuk mengetahui. Pengelola APBD yakni SKPD harusnya segera memparkan kepublik, agar transparansi anggaran tersebut larinya kemana saja dan dipahami oleh semua rakyat sukabumi,” cetus Ade Dasep, kepala media belum lama ini, Rabu (3/7/24).
Jangan sampai, tegas Ade Dasep isu krusial ini tidak terkesan penyerapan anggaran ini jadi bencakan dan ada unsur kepentingan semata, tentu menimbulkan berbagi opini negatif.
“Indikasi selisih ini tak rasional, dalam pengelolaan uang rakyat tentunya menjadi catatan buruk bagi pemerintah dalam menerapkan keuangan APBD. Dengan begitu kepala daerah tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan masalah dugaan terjadi selisih 31 miliar tahun anggaran 2023,” selorohnya.
Ade Dasep menegaskan, bila pemerintah terus membisu dan tidak angkat bicara dengan isu selisih anggran di APBD 2023. Secara pandangan membenarkan adanya dugaan praktek pemanfaatan atau kepentingan golongan kolegianya.
“Jangan sampai muncul praduga dimasalah ini telah terjadi praktek korupsi APBD 31 miliar di tahun anggaran 2023. Coba dibuka secara terang benderang, uang rakyat ini diserap untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan, pemberdayaan atau dipakai untuk kepentingan pribadi dan golongan,?. Apa perlu saya Ade Dasep mengundang KPK untuk segera datang ke Kabupaten Sukabumi, guna menyikapi ini,” tegasnya.
Sebagai data grafis, terkait APBD sebesar Rp.16.614.857.768, selisih anggaran APBD murni tahun 2023, dan Rp. 15.117.965.645 yaitu, selisih pendapatan bagi hasil pajak daerah keseluruhan dengan jumlah Rp. 31.732. 823.413.**
Reporter : Karimullah.
Editor. : Redaksi.
