SUKABUMI, REPORTIKANEWS.com-Sejumlah masa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jampang Tandang Makalangan (JTM) menggelar aksi di Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi, Menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) segara menindak Kepala Desa Neglasari, yang dinilai sudah menyelewengkan Dana Desa (DD) dan meminta Kepala Desa Neglasari mundur dari jabatannya, Rabu (12/02/2025).
Menurut Ketua DPC JTM Suherman aksi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak adalah meminta kejari segela menindak lanjuti atas tuduhannya terhadap Kepala Desa Neglasari dinilai telah menyelewengkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta insentif lainnya.
Bahkan menurut Suparman Aksi serupa sudah pernah dilakukan di Kantor Desa dua kali Pada tanggal 17 dan tanggal 30 Januari dengan tuntutan yang sama
“Saya selaku Ketua Jampang Tandang mengawal proses terjadinya Penpenyelawengan – penyelawengan terjadi di Desa Neglasari dan bersama Gerakan Neglasari Bersih yang hari ini menuntut kepada pemerintah APH Kejaksaan untuk segera menindak lanjut,” Ungkap Suparman.
Lanjut Suparman “Saya minta transparan mungkin jangan ada jangan sampai dari pihak inspektorat itu ada main mata, dengan siapapun, apalagi hari ini masyarakat dibawah berasumsi sudah ketidakpercayaannya terhadap pemerintah atau birokrasi, dikarenakan Kades Neglasari hari ini sudah pernah melakukan TGR”
“Yang dulu itu kurang lebih di angka 144 juta. Nah hari ini pun terjadi lagi terkait adanya dugaan penggelapan pajak dan kita sudah melaporkan ke pihak Kejaksaan, dengan anggaran pajak di tahun 2021 sampai 2024. Berarti kurang lebih 4 tahun. Pajak untuk Desa Neglasari itu kurang lebih di angka 400 jutaan bumi dan bangunan,” Jelas Suparman
“Hasil temuan dari BPD adalah penyelewengan BLTDD untuk 35 Orang sebesar 300Ribu selama 8 bulan, belum revitalisasi posyandu dan insentif guru ngaji selama 12 bulan tidak dibayarkan,” jelasnya.
“Guru PAUD insentifnya nggak dibayarkan juga selama 12 bulan, belum yang lain-lainnya”Pungkas Suparman kepada media.*
Reporter : Karimullah.
