REPORTIKANEWS.COM – Forum Pemuda Pelabuhan ratu (FPP) kembali melakukan aksi unjuk rasa (Unras), terkait dengan dugaan adanya monster pengendali anggaran pengadaan alat kesehatan antropometri, dan lemahnya penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi.
Unras ratusan pemuda FPP yang digelar di Halaman Setda Kabupaten Sukabumi ini, merupakan aksi lanjutan dari audiensi yang telah dilaksanakan oleh FPP dengan anggota DPRD dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka menilai adanya monster pengendali anggaran alat kesehatan antropometri, Senin (31/07/23).
Pantauan di lapangan ratusan massa aksi unras FPP bergerak dari Lapangan Cangehgar, Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi. Mereka long march dari Lapang Cangehgar dengan membawa alat demonstrasi seperti banner dan tulisan tulisan dari kayu triplek.
FPP mengendus adanya dugaan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah diatur oleh salah satu orang yang merajai seluruh pengadaan alkes yang masuk ke Kabupaten Sukabumi. Apalagi pengadaan alkes tersebut dengan nominal milyaran rupiah.
Menurut Ketua Forum Pemuda Pelabuhan ratu (FPP), Friady Mahyuzar mengatakan, pemerintah segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan. Pasalnya hal itu berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Ini harus diluruskan, maka sudah jadi kewajiban kami untuk terus mengawal melakukan pengawasan karena diduga ini ada anggaran yang dibajak oleh para oknum atau adanya monster pengendali anggaran,” ujar dalam orasinya.
Lebih Lanjut Friady mengaku prihatin mengenai kurangnya transparansi dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
Untuk itu, pihaknya meminta agar adanya transparansi mengenai proses tersebut dengan total anggaran yang mencapai Rp 27,4 miliar rupiah.
“Kami minta transparansi proses pengadaan alat antropometri yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan total anggaran Rp 27,4 M kurang lebih,” terangnya.
Friady, pihaknya tidak puas dengan jawaban dari jajaran Dinkes yang dihadiri oleh PPK dan Sekdisnya. Maka dari itu, saat ini melakukan unras ke Setda Kabupaten Sukabumi.
“Jawaban dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dalam audensi tidak memuaskan, dan ketidakjelasan dalam menentukan pemenang pengadaan juga dikeluhkan,” tandasnya.
Menurutnya, mereka tidak bisa menjawab dasar mereka menentukan pemenang itu seperti apa yang rasa jelas aturan itu sudah tertuang dalam juklak juknis yang diedarkan oleh tiga Kementerian.
Editor : Arif Setiawan
