SUKABUMI, REPORTIKANEWS.com-Pembangunan Mega Proyek Gedung Perkantoran Pemkab Sukabumi tahun 2022 jadi isu krusial, hingga disoroti massa dari Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) yang mengelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, Palabuanratu, Kamis (13/2/2025).
Informasi yang dihimpun, aksi unras LPI mendapat pengawalan anggota kepolisian, aksi unras diterima/dihadiri beberapa perwakilan dari Pemda Kabupaten Sukabumi diantaranya Asisten Daerah (Asda) 1, Kepala Badan Kesbangpol, Sekertaris Dinas Perkim dan beberapa Kepala Bidang Dinas Perkim.
Dalam unras tersebut, LPI menyuarakan dengan lantang sejumlah dugaan permasalahan di Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, salah satunya mangkraknya pembangunan Mega Proyek Gedung Pemda yang dinilai bancakan, penggunaan anggaran yang digelontorkan sangat fantastis dari tahun anggaran 2022 sampai 2024 tidak ada perkembangan, hingga pantas dinilai gedung hantu.
Dalam orasinya, Rohmat Hidayat Ketua Umum LPI yang mewakili massa aksi yang turun kurang lebih 100 orang, bentuk keprihatinan terhadap carut marutnya uang negara yang digelontorkan untuk pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Sukabumi. LPI menduga keras bahwa Kepala Dinas (Kadis) Perkim dan PPK menjadi sumber masalah mangkraknya pembangunan Gedung Pemda tersebut.
“Kami mengulas pada tahun 2022, ada alokasi anggaran APBD yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah sekitar Rp39 miliar, untuk 2 paket kegiatan yang berbeda dalam progres lanjutan pembangunan gedung pemda tersebut. Namun, setelah penganggaran sampai saat ini kelanjutan pembangunan gedung pemda mangkrak dan bancakan,” tegas Rohmat Hidayat.
Bahkan lanjut Rohmat, ada dua kali penganggaran pada tahun 2023 dan 2024 yang diduga kuat tidak diserap oleh pihak Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi.
“Maka jelas, dengan tidak terjadinya penyerapan saat itu menjadi awal terhambatnya penyelesaian pembangunan gedung kantor pemda,” cetus Rohmat.
Rohmat menambahkan, aksi unras mawakili suara rakyat saat ini bagian puncak kekecewaan yang harus disampaikan, meski jawaban dalam aksi hari ini, di mana Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, selalu mangkir dan membisu.
“Bukan kali pertama kami menyoal ini, pada saat audiensi di Setda pun Kepala Dinas Perkim tidak terlihat sama sekali batang hidungnya, ini ada apa?,” seloronya.
Dengan begitu, Rohmat berasumsi ada ketidak beresan dalam perjalanan penyerapan pembangunan Gedung Pemda tersebut. Sangat jelas menjadi pertanyaan besar bagi publik (masyarakat).
“Kalau Kepala Dinas Perkim merasa bersih dan tidak ada indikasi apa pun pada proyek tersebut, harusnya tampil tatap muka secara langsung dengan massa aksi, berikan jawaban sesuai tupoksinya, agar tidak menimbulkan bola liar dan pertanyaan kami dan publik,” tegas Rohmat.
Sorotan LPI pada Mega Proyek Gedung Perkantoran Pemda akan terus disuarakan. Selanjutnya LPI mendesak kepada DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera mengambil langakah dan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sesuai surat permintaan RDP yang dilayangkan LPI sebelumnya.
“LPI mendesak keras Kejaksaan Agung RI turun tangan dan mengambil sikap, memeriksa Kepala Dinas Perkim dan udit secara menyeluruh semua penggunaan anggaran baik pembangunan perkantoran juga penggunaan anggaran yang ada di Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.**
Reporter : Karimullah.
Editor : Rudi Samsidi.
