REPORTIKANEWS.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Aksi dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan desakan terhadap lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Sukabumi.
Aksi Damai dilontarkan puluhan aktsecara khusus menyoroti praktik ketenagakerjaan tidak manusiawi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, PT Paiho Indonesia. Perusahaan tersebut diduga memperkerjakan buruh harian atau borongan secara berulang selama 21 hari kerja tanpa ada kejelasan status pengangkatan sebagai karyawan tetap dan tanpa jaminan sosial yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa para pekerja borongan di PT Paiho tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, termasuk tidak dilindungi oleh jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Bahkan, beberapa dari mereka masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah, yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, bukan buruh aktif di perusahaan besar,” ungkap Norman, Korlap Aksi HMI Cabang Sukabumi, Senin (19/5/2025).
Norman menilai kondisi ini merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja dan mencerminkan lemahnya pengawasan oleh instansi terkait, termasuk DPRD dan Dinas Tenaga Kerja.
Pernyataan Sikap HMI Cabang Sukabumi Yang Disampaikan :
– Mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera memanggil pihak manajemen PT Paiho dan melakukan audit ketenagakerjaan secara menyeluruh.
– Meminta Dinas Ketenagakerjaan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar hak-hak pekerja.
– Menuntut PT Paiho untuk menghentikan sistem kerja borongan berkepanjangan dan segera mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap sesuai peraturan yang berlaku.
“Menuntut jaminan sosial dan kesehatan diberikan secara menyeluruh kepada seluruh pekerja. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan di Sukabumi,” paparnya.*
Editor : Rudi Samsidi.
