REPORTIKANEWS.COM – Polemik isu dugaan intoleransi yang memicu pengrusakan rumah singgah di Kampung Tangkil, RT 004/RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang disinyalir digunakan sebagai tempat ibadah umat non-Muslim tanpa izin resmi, terus menjadi sorotan.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi menggelar pertemuan dan dialog lintas agama yang berlangsung di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Kamis (03/07/2025).
Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Thomas Harming mengatakan, pihaknya telah menekankan pentingnya menjaga harmoni dan kedamaian di tengah masyarakat, sekaligus menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan persepsi.
“Kami menangkap semangat yang sama, yakni komitmen untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Ini adalah hal yang sangat positif. Apa yang disampaikan Kapolres juga selaras, bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan,” kata Thomas kepada media.
Thomas mengungkapkan, terkait proses hukum terhadap tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut, bahwa Kementerian HAM tengah mendorong adanya upaya restorative justice (RJ) dan siap memberikan jaminan guna mendukung penangguhan penahanan.
“Kami siap memberikan jaminan dari pihak Kementerian HAM untuk mendukung penangguhan penahanan terhadap ketujuh tersangka. Ini akan kami sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian,” tegasnya.
Thomas juga menyoroti pentingnya memahami secara tepat istilah-istilah seperti “tempat ibadah” dan “rumah ibadah” yang kerap menjadi sumber kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kita harus bisa membedakan antara rumah ibadah yang permanen dengan tempat ibadah yang sifatnya sementara atau digunakan untuk pembinaan rohani. Ini dua hal yang berbeda. Bahkan, tadi dijelaskan oleh pihak gereja bahwa lokasi tersebut merupakan rumah pembinaan rohani, bukan rumah ibadah dalam pengertian formal,” jelasnya.
Thomas kembali menegaskan, bahwa regulasi tentang rumah ibadah sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, untuk kegiatan keagamaan bersifat sementara atau temporer, seperti pendampingan atau pembinaan, memang belum diatur secara spesifik.
“Kami berharap, melalui dialog lintas agama ini, masyarakat dapat kembali tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” bebernya.
Editor : Rudi Samsidi.
