REPORTIKANEWS.COM _ Mencuat ditengah publik belakangan ini mengenai dugaan penyalah gunaan wewenang yang terjadi di Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Sukabumi, terkait pengalokasian dan hibah untuk komite pemuda.
Informasi yang dihimpun, di mana pada persoalan tersebut memasuki babak baru dengan adanya hasil audiensi yang dilakukan aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI), pada Senin (11/8/2025) di ruang rapat Skertariat Daerah Kabupaten Sukabumi, yang disambut jajaran Sekda, Kesabangpol dan unsur terkait lainnya.
LPI menilai dari hasil audensi mengenai apa yang menjadi dugaan publik belakangan ini, semua bisa katakan benar adanya dengan apa yang di sampaikan langsung oleh pihak Disbudpora Kabupaten Sukabumi.
Seolah membuka fakta baru yang mengejutkan yang mana dana hibah untuk komite nasional pemuda indonesia (knpi) yang ramai di bicarakan publik akhir akhir ini telah di realisasikan sebesar 70% hal itu di sampaikan langsung oleh Kadis Budpora .
“Terkait pertanyaan tadi mengenai perealisasian hibah untuk knpi itu sudah di cairkan namun tidak semua baru 70% dari total pagu dan pihak yang mencairkan yaitu pihak kepengurusan sebelumnya”cetus Yudi Mulyadi, Kadisbupora disela manjawab pertanyaan dalam audensi LPI.
Disela audiensi, Ketua LPI Rohmat Hidayat mencium adanya fakta verifikasi yang harusnya di lakukan secara berkala oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, Ternyata tidak ada verifikasi yang ada hanya langsung main contreng fakta ini mengemuka langsung.
“Disampaikan oleh pihak BPKAD disela sela audiensi dengan alasan banyaknya berkas serta menganggap pemberkasan tersebut telah di lakukan verifikasi oleh pihak budpora,” cetus Rohmat, saat dikomfirmasi melalui pesan wathsapp mengenai hasil audensi.
Sehingga jelas, kata Rohmat fakta baru ini semakin menunjukan dan membuka kebobrokan di tubuh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang mana tidak adanya sistem pengawasan yang kompeten bahkan dari sisi verifikasi dinilai asal asalan.
“Bagaimana aspek pertanggung jawaban akan penggunaan keuangan negara disana yang mana di sisi lain ini hibah dengan nilai tidak terlalu banyak saja seperti ini?. Bagaimana dengan penggunaan APBD lainya yang begitu besar di beberapa OPD apalagi yang berkaitan dengan insfratuktur,” jelasnya.
Rohmat menambahkan, yang mana LPI mengingatkan Bupati Sukabumi agar tidak gegabah dan tidak asal asalan dalam proses pemberian hibah yang mana harus sesuai antara administrasi dan fakta realisasi.
“Pasalnya karena jelas masih banyak kebutuhan yang lebih urgensi di banding memberikan hibah untuk hal hal yang tidak jelas bahkam diduga hanya jadi ajang bancakan semata,” tegasnya.
Reporter : M Bintang.
Editor : Rudi Samsidi.
