REPORTIKANEWS.COM – DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sukabumi secara terbuka menggelar audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi. Audensi menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait proyek-proyek yang dinilai bermasalah.
Audensi yang diikuti puluhan anggota PWRI tersebut di komandoi Rizal Fane selaku Ketua DPC Kabupaten Sukabumi diterima langsung Uus Firdaus Kepala Dinas PU didampingi Sekdis, Kepala Bidang dan Pengawas Lapangan, di Aula Stum Dinas PU Jalan Gunung Butak Palabuaratu, Selasa (13/1/26).
Suasana audensi berlangsung dinamis dan sarat kritikan membangun disampaikan perwakilan orator audensi secara bergiliran. Salahsatunya, PWRI secara gamblang menyoroti dugaan buruknya kualitas sejumlah proyek pembangunan, khususnya di wilayah Purabaya Sagaranten dan Pabuaran. Mulai dari proyek pengaspalan jalan, irigasi, hingga TPT (Tembok Penahan Tanah) yang dinilai masyarakat baru seumur jagung namun sudah rusak.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini sudah jadi kegelisahan publik yang perlu disampaikan dan dievaluasi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum,” ungkap Herman Popeye, Ketua Harian DPC PWRI Kabupaten Sukabumi, perwakilan dalam forum tersebut.
Popeya menyoal lemahnya pengawasan hingga bahan kontruksi proyek tidak seusai spesifikasi, tidak sesuai RAB. Anggaran yang tidak cukup namun tetap dipaksakan?. Atau adanya pekerjaan proyek yang diduga disubkontrakkan tanpa kontrol pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Sorotan tajam yang paling miris diarahkan pada mekanisme lelang proyek. PWRI menyinggung adanya dugaan bahwa sejumlah kontraktor tertentu terkesan terlalu mudah memenangkan banyak paket pekerjaan, sehingga memunculkan persepsi publik soal transparansi dan keadilan tender,” cetus Popeye.
Ditempat terpisah, Erwin Wakil Ketua DPC PWRI Kabupaten Sukabumi, menyentil sisi tanggungjawab pengawasan Dinas PU yang terkesan asal melaksanakan tugas, tanpa memperhatikan hal yang paling utama dalam tupoksi sebagai pengawas yang ditunjuk.
“Di mana fungsi pengawasan ketika proyek dikerjakan?. Kalo ditemukan pekerjaan buruk dan terbukti tidak sesuai speksifikasi, tentu sanksi untuk pengawas maupun kontraktor yang diduga tidak profesional itu harus diberikan sesuai aturan yang berlaku, disini hangan terkesan tutup mata,” lontar Erwin.
Menanggapi apa yang disampaikan dalam audensi tersebut, Uus Firdaus Kepala Dinas Dinas PU Kabupaten Sukabumi, mengapresiasi dan menerima semua laporan yang disamapaikan dalam forum audensi para teman DPC PWRI dan akan dijadikan bahan evaluasi kedepanya.
“Kami menerima semua kritik dan masukan dari masyarakat. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan Dinas PU lebih baik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur meski dengan keterbatasan anggaran,” tandas Uus.*
Reporter : MG1.
Editor : Rudi Samsidi.
