SUKABUMI – Ketua Komisi IV DPRD Sukabumi, Ferry Supriadi, menegaskan komitmennya untuk berjibaku mengawal program Universal Health Coverage (UHC) agar manfaat layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ferry menilai ditemukan adanya warga yang mengalami kendala saat berobat akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif, hingga membuat masalah baru bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat datang berobat dalam kondisi sakit, tetapi justru terkendala karena status BPJS-nya nonaktif. Ini yang harus jadi perhatian kita dan dicegah bersama. Pemerintah harus hadir memberikan solusi cepat dan tepat,” tegas Ferry, usai pembahasan Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Semester I Tahun 2026 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Jumat (8/5/2026).
Menurut Ferry, persoalan administrasi kepesertaan BPJS tidak boleh menjadi penghambat masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Untuk itu, Ia akan mendorong pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan untuk memperluas sosialisasi serta pelayanan reaktivasi kepesertaan hingga tingkat desa dan kecamatan.
“Tentunya Komisi IV DPRD mendukung penuh langkah Pemkab Sukabumi dan BPJS Kesehatan dalam memperkuat UHC. Namun yang paling penting adalah implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Nora D. Manurung, menyebut reaktivasi peserta menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan capaian UHC di Kabupaten Sukabumi.
“Program JKN bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga bentuk perlindungan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Nora.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengatakan, upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat cakupan Universal Health Coverage (UHC) terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga yang merasa kesulitan mendapat pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Untuk itu kolaborasi Pemkab Sukabumi dan BPJS harus semakin diperkuat,” ujarnya.**
Reporter : MG1/V
