REPORTIKANEWS.COM-Bayangkan Indonesia kedepan, jika semua kepala daerahnya bekerja seperti Kang Dedi Mulyadi. Turun ke lapangan, sapu got, datangi sekolah rusak, pecat pejabat malas, dan berani bentak kontraktor nakal.
Tidak perlu 100 hari. Dalam 30 hari saja wajah kampung sudah berubah. Jalan berlubang ditambal. Sungai yang mampet dikeruk. Bansos sampai ke tangan yang benar-benar rakyat miskin.
Itulah yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat. Bukan Cuma pidato. Bukan Cuma seremoni. Tetapi Kerja nyata. Dan hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat jawa barat.
Masalahnya: KDM baru hanya ada satu. Sementara 38 Gubernur, 415 Bupati, 93 Walikota, dan 75 ribu Kepala Desa lainnya masih banyak yang kerja di balik meja, nunggu laporan, dan sibuk foto seremoni.
Akibatnya apa? Pusat harus bikin kementerian baru, badan baru, lembaga baru, satgas baru. Semua untuk “mengawasi” dan “memaksa” daerah bekerja. Birokrasi jadi gemuk. Anggaran habis di rapat-rapat.
Padahal logikanya sangat sederhana. Jika kinerja seluruh pimpinan daerah selevel KDM, maka 70% masalah Indonesia selesai di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Tidak perlu semua ditarik ke Jakarta.
Lihat faktanya. Sekolah rusak? Tunggu Kemendikbud. Jalan rusak? Tunggu PUPR. Banjir? Tunggu BNPB. Padahal itu semua urusan daerah. Tapi karena pemimpin daerahnya kebanyakan seremoni , akhirnya pusat yang turun tangan.
Negara jadi boros. Satu masalah ditangani oleh 3 kementerian. Satu program dikawal oleh 5 lembaga. Ujungnya uang rakyat habis di perjalanan birokrasi, bukan sampai ke rakyat.
KDM telah membuktikan: pemimpin yang turun langsung bisa memotong rantai itu. Tidak perlu nunggu petunjuk pusat. Ada dana desa? Langsung bedah rumah. Ada sekolah ambruk? Langsung kerahkan dinas.
Keberanian KDM menegur, memecat, dan mempermalukan pejabat malas adalah obat. Obat pahit, tapi menyembuhkan. Rakyat butuh pemimpin seperti itu, bukan pemimpin yang takut kehilangan suara dan kursi jabatan.
Jika semua Bupati seperti itu, maka kemiskinan bisa ditekan dari desa. Jika semua Walikota seperti itu, maka macet dan banjir kota bisa diatasi. Jika semua Gubernur seperti itu, maka pemerataan bisa terjadi tanpa nunggu program pusat.
Lalu untuk apa negara memelihara kementerian yang fungsinya dobel? Untuk apa badan-badan yang kerjanya hanya membuat regulasi tapi tidak pernah turun cek ke lapangan?
Ini bukan soal menghapus pusat. Pusat tetap penting untuk pertahanan, luar negeri, dan arah besar negara. Tapi urusan mikro: got, lampu jalan, posyandu, pasar, sekolah — itu urusan daerah.
Selama daerahnya tidur, pusat akan terus menambah lembaga. Dan rakyat akan terus jadi korban. Karena anggaran tersedot untuk gaji pegawai lembaga, bukan untuk membangun.
Presiden Prabowo punya PR besar. Cari dan cetak 500 KDM di seluruh Indonesia. Beri mereka kewenangan, awasi, dan pecat yang tidak becus. Jangan beri ruang untuk pejabat yang kerja untuk partai, bukan untuk rakyat.
Kuncinya bukan menambah struktur. Kuncinya adalah menambah mentalitas kerja. Mentalitas melayani. Mentalitas malu kalau rakyat masih miskin di wilayahnya.
Indonesia tidak kekurangan uang. Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang kita kekurangan adalah pemimpin daerah yang punya nyali seperti KDM. Jika itu terjadi, Indonesia akan cepat maju, cepat sejahtera, dan negara tidak perlu lagi jadi “babysitter” bagi daerahnya sendiri.
Oleh:Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,Mkn
(Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI)
