SUKABUMI – Isu dugaan tidak harmonis antara pucuk pimpinan dan staf bidang di tubuh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kabupaten Sukabumi bocor ke publik. Miris kebijakan pucuk pimpinan dalam hal pengelolaan anggaran untuk segala progam pembangunan dan pengadaan terkesan dimonopoli oleh pucuk pimpinan dan sekretaris diduga dijadikan kambing hitam.
Salahsatu staf bidang yang enggan disebut identitasnya kepublik mengungkapkan kekesalannya kepada media, bahwa dirinya memiliki sejumlah program yang masuk perencanaan dan diusulkan, akan tetapi di anggaran murni daerah tahun 2026 maupun perubahan senilai 3,5 miliar, semua tidak diberi dukungan dari pucuk pimpinan sebagai Penanggungjawab Anggaaran (PA).
Akibatnya program yang di bidangnya tidak berjalan, mengakibatkan tumbang tindihnya kegiatan dan diyakini tidak akan selesai sesuai ketentuan, diperkirakan akibat dugaan monopoli oleh oknum kadis yang tidak melibatkan bidang seusia tufoksinya, akan menimbulkan muncul temuan kerugian uang negara.
“Aspirasi bentuk kekesalan ini sebenarnya sudah disampaikan kepada pucuk pimpinan (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi), bisa dikonfirmasi sendiri ke beberapa bidang, pastinya akan mengeluhkan akan hal yang sama, ” kata pria yang mengaku puluhan tahun mengabdi sebagai ASN di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, Kamis (12/10/2026).
Dari hasil investigasi dan penelusuran tim dilapangan, dalam penyerapan Anggarana APBD 2026 bayak dugaan temuan yang menarik dan sexy untuk dikupas agar menjadi perhatian khusus Bupati Sukabumi dan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah maupun APH tingkat lebih tinggi. Beberapa contoh kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 :
– Pengadaan Disain dan Cetak Kemasan Produk IKM (15 Kemasan Produk/IKM) tahun anggaran 2026 dengan nilai ratusan juta : diduga bancakan dan belum terealisasi.
_ Pengadaan Vertical Blind (Gorden) Kantor Dinas dengan tahun anggaran 2026 hampir 1 miliar, diduga dimonopoli oknum pucuk pimpinan dan sekdis dalam perjalanan proyek tersebut diduga ada indikasi setoran sekitar 20 pesen untuk pejabat penanggungjawab anggaran (PPA) yang diduga diberikan oleh oknum Sekdis.
_ Pengadaan Mesin/Peralatan Produksi Kopi/KUB di salahsatu Kecamatan dengan nilai anggaran ratusan juta dinilai bancakan.
_ Pekerjaan Kontruksi di Beberapa Pasar Semi Modern dengan nilai ratusan juta rupiah per titik dinilai tidak sesuai spesifikasi perencanaan pembangunan.
Menanggapi isu tersebut, Rizal Pane Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sukabumi menyayangkan dan mengutuk keras, praktek penyalahgunaan wewenang seorang puncak pimpinan (Kepala Dinas) yang mana praktek tersebut bisa mengakibatkan memecahbelah staf dan bidang bidang, juga mengabaikan progam Pemkab Sukabumi yang mana Bupati Sukabumi bahwa IKM sangat menjadi perhatian khusus untuk memajukan ekonomi masyarakat.
“Mau apapun alasannya, menyerap keluhan masyarakat pelaku industri kelas menengah adalah kewajiban bagi dinas, dan kami selaku sosial kontrol wajib mengawal dugaan indens (upeti) yang sangat besar dan diluar nalar yang mana itu akan terpotong anggarannya untuk kegiatan yang akan dilakukan, sehingga kegiatan tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, maka dari itu kami meminta pihak dinas instansi terkait untuk segera menyikapi setiap rupiah uang negara yang digelontorkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang paling menyedihkan dan perlu disikapi semua pihak khususnya aparat penegak hukum, jangan terkesan kadis menjadikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi kerajaan pribadi,” cetus Rizal Pane.
Dikonfirmasi melalui telepon seluler pesan singkat WhatsApp, Dani Tarsoni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, tidak memberikan tanggapan..
Reporter : MG1
Editor. : Rudi Samsidi.
