REPORTIKANEWS.COM-Indonesia mengaku negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi di lapangan, negara ini justru memperlakukan rakyatnya seperti mesin ATM berjalan. Terutama soal pajak. Sangar dan Kejam. Tidak kenal ampun. Ini bukan provokasi tetapi sebagai analisis untuk pemerintah.
Lihat saja pajak pada mobil baru. Di Indonesia, rakyat yang mau beli mobil harus membayar PKB, BBNKB, PPN, PPnBM, lalu dipalak lagi pajak progresif kalau punya lebih dari satu. Totalnya bisa mencapai kurang lebih 40% sampai 70% dari harga mobil.
Bandingkan dengan negara tetangga. Di Malaysia pajak mobil baru jauh lebih manusiawi. Ada insentif untuk mobil nasional. Di Thailand, pusat otomotif Asia, pajaknya terstruktur dan mendorong industri. Di Brunei? Mobil mewah pun pajaknya tidak mencekik seperti di sini.
Artinya apa? Artinya di negeri muslim terbesar, rakyat justru paling sulit punya kendaraan pribadi. Padahal transportasi publik belum merata. Pilihan rakyat dipaksa: jalan kaki atau terlilit cicilan dan pajak.
Ini bukan pajak. Ini pemerasan yang dilegalkan. Negara muslim tapi logika pemajakannya lebih kejam dari kapitalis dan negara sekuler.
Bukan cuma mobil. Lihat PPN 11% yang menggerus semua kebutuhan pokok. Lihat PPh 21 yang memotong gaji pekerja sebelum uangnya sampai ke tangan. Lihat cukai rokok, cukai minuman, pajak bumi bangunan, pajak warisan, pajak hiburan. Semua dipajaki.
Negara tetangga seperti Singapura memang pajaknya tinggi, tapi imbalannya jelas: RS gratis, sekolah gratis, transportasi rapi. Di Indonesia? Pajak naik, layanan tetap amburadul. BPJS antri, sekolah rusak, jalan berlubang.
Di mana letak keadilannya? Di mana letak keberpihakan kepada rakyat yang katanya dijunjung dalam ajaran Islam? Zakat dianjurkan 2,5%. Pajak di sini bisa 30% sampai 50% dari penghasilan.
Pemerintah berdalih: butuh dana untuk pembangunan. Benar. Tapi pertanyaannya: ke mana larinya uang itu? Apakah benar-benar untuk rakyat, atau habis untuk membiayai lembaga gemuk, proyek mangkrak, dan kebocoran triliunan?
Program MBG, KDMP, dan bansos lainnya bagus di atas kertas. Tapi di lapangan, anggarannya bocor di tengah jalan. Sementara rakyat kecil tetap dipaksa bayar pajak tepat waktu. Telat sehari, kena denda. Telat setahun, aset disita.
Ini yang membuat rakyat marah. Negara minta rakyat jujur bayar pajak, tapi pejabatnya tidak jujur mengelola pajak,buktinya tertakap orang pajak korupsi triliunan bahkan jika diperiksa secara benar bisa ribuan teiliun. Negara terus teriak efisiensi, tapi kementerian dan badan terus ditambah.
Akibatnya apa? Daya beli hancur. Industri otomotif lesu. UMKM mati karena biaya produksi naik akibat PPN dan pajak lain. Rakyat makin miskin, negara makin haus pajak.
Negara muslim seharusnya jadi contoh. Dalam Islam, pajak hanya boleh dipungut saat darurat dan tidak boleh memberatkan. Rasulullah melarang pungutan yang menzalimi rakyat. Lalu kita sekarang di mana? Kemana Pancasila sila pertama?.
Jangan berlindung di balik kata “pembangunan”. Pembangunan tanpa keadilan adalah penjajahan gaya baru. Rakyat dijajah oleh sistem pajaknya sendiri.
Presiden Prabowo punya momentum. Dengan ketegasan seorang jenderal, pangkas pajak yang mencekik. Audit semua kebocoran. Pastikan setiap rupiah pajak kembali ke rakyat dalam bentuk layanan nyata.
Belajar dari tetangga. Malaysia bisa subsidi bahan bakar. Thailand bisa jadi raja otomotif karena pajaknya pro-rakyat. Masa Indonesia yang kaya raya ini kalah?
Jika Indonesia ingin disebut negara yang berkeadilan dan ber-Tuhan sesuai Pancasila, maka hentikan logika pajak yang kejam. Rakyat bukan sapi perah. Rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Saatnya negara melayani, bukan mencekik.
Oleh:Dr.Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn(Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI)
