SUKABUMI, REPORTIKANEWS.com-Dinilai buruknya pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Muda Indonesi, gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, di Jalan Raya Cisaat, Kamis (06/02/2025).
Aksi demostrasi mendapat pengawalan puluhan anggota Polres Sukabumi Kota, diwarnai aksi bakar ban mobil bekas dalam menyampaikan beberapa aspirasi terkait buruknya pelayanan dan
diduga masih maraknya oknum pejabat dilingkungan Disdukcapil yang melakukan praktek pungli.
Kordinator Aksi Cesar Almunir, menegaskan, aksi yang digelar Aliansi Aktivis Muda Indonesi bukan hanya menyoal buruknya pelayanan adminduk, juga menyoroti anggaran pembelanjaan yang diduga membengkaknya pembelanjaan pencetakan (leafleat) dan (brouser kegiatan) yang menghabiskan dana anggaran sebesar Rp.435.000.000, dalam pembelanjaan tersebut dinilai mark up anggaran yang tidak sesuai.
“Disdukcapil adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pelayanan dinilai buruk dan perlu kami kritisi,” kata Cesar Almunir, disela aksi, Kamis (06/02/2025).
Bukan menyoal buruknya pelayanan adminduk Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Cesar menyoroti carut marut anggaran pembelanjaan yang diduga membengkak.
“Menurut kami itu tidak rasional dan diluar nalar kami, apa mungkin anggaran pembelanjaan yang digunakan oleh dinas kependudukan dan untuk pembelanjaan pencetakan menghabiskan dana anggaran sebesar ratusan juta,” cetusnya.
“Oleh karena itu kami aliansi aktivis muda Indonesia mengkaji persoalan tersebut, yang terjadi di dalam tubuh disdukcapil dan kami mendesak Kepala Dinas untuk, transparansi kepada masyarakat terkait epesiensi dan urgentsi anggaran Rp.435.000.000 tersebut. Evaluasi kinerja di tubuh dinas dari oknum yang melakukan pungli,” tandasnya.
Saat dimitai tangggapanya, Sekdis Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Redi Trisna Sanjaya, mengatakan berbicara beberapa point yang disuarakan temen-temen Aliansi Aktivis Muda Indonesi terkait buruknya pelayanan adminduk. Sepertinya ditinjau dari satu sisi, bicara pelayanan kependudukan untuk semua masyarakat sudah bisa diakses secara online.
“Ya, saya sadar betul bahwa pelayanan atau kebijakan pelayanan tidak bisa menyenangkan banyak pihak, karena kita juga punya standar pelayanan tentang SOP. Bicara pelayanan, selain KTP-el kita sudah menerapkan pelayanan satu hari selesai dengan dasar kelengkapan persyaratan lengkap, bentuk kemudahan pelayanan untuk masyarakat kita juga membuka pelayanan online, semua pelayanan adminduk saya tegaskan gratis,” katanya.
Disinggung sorotan dugaan mark up pembelanjaan pencetakan tahun anggaran 2025, Redi menegaskan semua berdasarkan kebutuhan guna untuk penunjang sosialisasi program percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sararan sosialisai ke desa-desa.
“Bicara sorotan dugaan anggaran yang dilontarkan temen-temen tadi, itu baru perencanaan untuk percepatan program sosialisai Identitas Kependudukan Digital (IKD), bicara perencaan itu belum dilaksanakan,” tandasnya.**
Reporter : Rudi Samsidi.
