REPORTIKANEWS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman bersama instansi terkait, jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabum, ikuti kegiatan asistensi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan capaian Universal Coverage Jamsosnaker (UCJ) secara virtual bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kemendagri, Jumat (16/5/2025).
Direktur SUPD IV Kemendagri, Paudah, menjelaskan bahwa program Jamsosnaker merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, sakit, kehilangan pekerjaan, hingga usia lanjut. Program ini dinilai krusial dalam mencegah meningkatnya angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Manfaat perlindungan dari jaminan sosial ini diharapkan dapat memberikan rasa aman, sehingga pekerja dapat lebih fokus dan produktif,” ujarnya.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan Jamsosnaker mencapai 99,5 persen pada 2045 dengan tahapan awal sebesar 52,5 persen pada 2025. Namun, hingga saat ini, capaian secara nasional baru menyentuh angka 35,86 persen.
“Untuk mempercepat realisasi tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang menginstruksikan pemerintah daerah agar menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran guna menjamin seluruh pekerja, termasuk ASN dan non-ASN sebagai peserta aktif Jamsosnaker,” bebernya.
Usai mengikuti forum tersebut, Sekda Kabupaten Sukabumi H Ade Suryaman menyampaikan bahwa sebagian besar pegawai non-ASN di Kabupaten Sukabumi sudah terdaftar dalam program Jamsosnaker.
“Untuk pegawai non-ASN dan guru di SKPD, sudah tercatat 14.066 orang terdaftar. Sementara pekerja rentan seperti nelayan dan petugas kebersihan juga sudah kami daftarkan dan bayarkan termasuk perangkat desa sebanyak 7.541 orang melalui APBDes,” jelasnya.
Meski demikian, Sekda mengakui masih ada kelompok masyarakat rentan dan miskin ekstrem yang belum terjangkau. Ia menyebut, bahwa Pemda Sukabumi tengah mengevaluasi data dan menyusun rencana bersama Dinas Tenaga Kerja dan instansi keuangan daerah untuk memperluas cakupan peserta sesuai dengan amanat pusat.
“Kita akan menelusuri dan sinkronkan termasuk dengan program BPJS Kesehatan. Intinya, sesuai arahan Presiden semua pekerja miskin ekstrem harus terdata dan dibiayai sesuai dengan kemampuan fiskal daerah,” tandasnya.**
Sumber : Diskominfo Kab. Sukabumi.
Editor : Rudi Samsidi.
